Salam Waras, Makassar - Negara Tidak Boleh Kalah oleh Mafia Tanah! Ahli Waris H. Taman Surati Kapolri dan Presiden […]
Robeknya bendera merah putih di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sinjai bukan sekadar kelalaian administratif. Rabu 6 Agustus 2025. Ia adalah simbol dari sebuah luka dalam tata kelola pemerintahan yang makin jauh dari amanat konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan.
Desakan pilu datang dari petani keramba Desa Mungguk, Sekadau. Dalam video viral, mereka memohon perlindungan Presiden Prabowo Subianto dari dampak buruk limbah tambang emas ilegal (PETI) yang telah menghancurkan mata pencaharian mereka selama bertahun-tahun.
Gelombang penolakan terhadap eksekusi sepihak atas rumah milik Muhammad Fakhruddin, S.T., S.H., M.H., di Perumahan BTN Minasa Upa Residence, Kota Makassar, terus menguat.
Tambang ilegal jenis Rajuk kembali menggeliat menghajar alur Muara dan hutan mangrove di Muara nelayan 2 atau Muara tengkorak Sungailiat Bangka.
tambang emas ilegal PT. Trinusa Resources seluas 11.362 hektar, tambang galian C liar, hingga kekacauan perizinan pabrik porang PT Mitra Konjac Indonesia, semua menjadi bukti bobroknya tata kelola dan lemahnya kontrol di tingkat lokal.
Butta Panrita Kitta, tanah para ulama, kini dilanda kemarahan. Konflik tambang emas di Sinjai, Sulawesi Selatan, bukan sekadar eksploitasi sumber daya alam, melainkan ujian integritas pemerintahan dan penegakan hukum.
Ketua LMP Sulsel, Muhammad Taufiq Hidayat, menyatakan sistem zonasi, afirmasi, dan prestasi dalam PPDB telah menciptakan ketimpangan akses pendidikan
Kondisi ini diperparah oleh PT. Mitra Konjac Indonesia yang secara diduga telah terang-terangan mengabaikan Surat Perintah Penghentian aktivitas penimbunan lahan dari DLHK Sinjai (nomor 980/12.63/DLHK, 26 Juni 2025), meskipun surat tersebut telah ditembuskan kepada Bupati dan Kepolisian.
Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, tengah dilanda duka. Cuaca ekstrem yang melanda pada 5 Juli 2025 mengakibatkan tanah longsor dan banjir di sejumlah kecamatan, menambah derita di tengah rencana eksplorasi tambang emas yang kontroversial.
Aksi demonstrasi digelar oleh Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (26/6), menuntut pemerintah provinsi mengambil langkah konkret dalam menangani maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah tersebut.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
