Presiden Jokowi menerima Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu […]
Polemik aktivitas tambang biji timah di kawasan Kepala Burung kembali menghangat. Setelah mencuat kabar bahwa seorang oknum aparat berinisial RZ diduga terlibat dalam pengamanan pasir timah puluhan kilogram, kini penambang yang bekerja di lokasi tersebut angkat suara dan memberikan klarifikasi.
Perselisihan antara Supendi alias Aliung dan Raharja Pantja alias Pak Afuk terkait batas lahan di ujung saluran drainase akhirnya mereda dan dinyatakan selesai secara damai.
Polemik antara Kepala Desa Bua, Andi Azis Soi (Andi Asis), dan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sinjai kini memasuki fase yang semakin terbuka
Warga Lhokseumawe dan wilayah sekitarnya kembali menyalurkan keluhan keras terkait kerusakan lingkungan yang mereka sebut sebagai “warisan panjang kebijakan masa lalu.” Mereka menyoroti dampak ekologis yang dirasakan hingga kini, termasuk banjir yang kerap melanda Aceh Utara, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Timur.
Peringatan tegas kembali dilayangkan kepada para pelaku penambangan ilegal di wilayah perairan dan pesisir Bangka.
PT Timah Tbk resmi mengumumkan perubahan struktur direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (17/12/2025).
Dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) di Distrik Yiluk, Kabupaten Lanny Jaya, memantik kekecewaan mendalam warga. Bantuan yang semestinya menjadi penopang hidup masyarakat kecil justru tak kunjung diterima. Peristiwa ini mencuat pada Selasa, 16 Desember 2025.
Aktivitas tambang liar di aliran sungai Gusung Dua Tengkorak, jalur vital keluar–masuk kapal menuju Dermaga Nelayan 2 Sungailiat, kian meresahkan.
Harapan warga nelayan Muara Nelayan 2 kembali runtuh. Aktivitas Tambang Inkonvensional (TI) Menara Rajuk di kawasan Gusung-Gusung Tengkorak, Sungailiat, Kabupaten Bangka, kembali beroperasi meski sebelumnya telah mendapat himbauan penghentian dari Polairud.
Harapan publik agar penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 segera rampung kembali tertahan. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang sebelumnya gagal digelar karena tidak kuorum, kembali memantik tanda tanya setelah jadwal penundaan yang telah ditetapkan justru terlewat tanpa kepastian pelaksanaan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
