Presiden Jokowi menerima Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu […]
Dugaan pemerasan dan lobi gelap tambang timah kembali mencoreng wajah pemerintahan Bangka Belitung. Staf Khusus Gubernur Babel dan Kepala Bakamla Provinsi dilaporkan ke Polresta Pangkalpinang atas dugaan penerimaan uang damai Rp100 juta. Publik menanti langkah tegas aparat, sejalan dengan amanat Presiden Prabowo untuk memberantas mafia sumber daya alam.
PJI Sulsel menantang Kajati Sulsel Dr. Didik Farkhan Alisyahdi dan Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro untuk mengusut tuntas dugaan pungli sertifikasi guru di Makassar. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan: jangan khianati amanah rakyat! Dunia pendidikan harus bersih dari praktik pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.
Aliansi Pemuda Peduli Jambi mendesak KPK mengusut dugaan suap pemilihan pimpinan DPD RI 2024–2029. Gerakan ini mendapat dukungan nasional, menyerukan keadilan dan integritas politik.
PJI Sulsel menyoroti lemahnya transparansi dan penegakan hukum di Kabupaten Sinjai. Komisi Informasi dan Ombudsman diminta turun tangan
Daging ayam busuk dijual Fresh Mart Bahu Mall di Manado, anak konsumen keracunan. Laporan polisi diajukan, dasar hukum UU Perlindungan Konsumen Pasal 8.
Satresnarkoba Polres Pekalongan lakukan bakti sosial di Desa Sangkanjoyo, hadir sebagai Polisi Penolong Masyarakat menyalurkan bantuan sembako
Setelah kasus seragam sekolah di Makassar bergulir di KPK, kini muncul dugaan pungli dana sertifikasi guru di SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya II. Kepala sekolah diduga memeras 78 guru. Inspektorat dan APH diminta turun tangan.
DPRD Kabupaten Bangka gelar Rapat Kerja Gabungan Komisi bahas penambangan di Kepala Burung, soroti peran Dirut SDM PT Timah, sejalan dengan teguran Presiden Prabowo agar pejabat dan BUMN menjalankan amanah publik.
Bangunan ilegal di sempadan Sungai Krandegan memicu sorotan warga. Satpol PP diminta bertindak tegas untuk mencegah longsor, banjir, dan risiko keselamatan publik.
Polres Palopo bantah isu intimidasi terhadap pelapor kasus kesusilaan; tegaskan proses hukum berjalan profesional, sesuai asas Restorative Justice.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
