Pembubaran mendadak Satgas Halintar mengejutkan publik Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini memicu dugaan kuat adanya manuver oknum Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menguasai aset negara yang seharusnya diamankan dalam kasus korupsi Rp 300 triliun.
Praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa kelengkapan dokumen resmi kembali mencuat dan menyita perhatian publik.
Bukan hanya soal raibnya aset bernilai ratusan miliar rupiah, namun juga legalitas Surat Perintah (SP) Satgas Nanggala PT Timah yang hingga kini belum pernah diperlihatkan secara terbuka kepada publik maupun pihak terkait.
Kawasan Hutan Erelembang, Desa Tombolo Pao, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kini berada dalam sorotan
Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel) mengakui telah mengantongi sejumlah barang bukti penting terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tambang ilegal di kawasan hutan Lubuk, tepatnya di wilayah Sarang Ikan dan Desa Nadi.
Persoalan sebuah kendaraan seharusnya sederhana: siapa pemilik sahnya, di mana dokumen resminya, dan bagaimana negara memulihkan hak warga.
Namun informasi yang diterima Lembaga Mahasiswa & Masyarakat Anti Pungli Sulawesi Selatan justru menggambarkan wajah lain dari Rutan Kelas I Makassar: dugaan pungutan liar, jual-beli kamar, serta perlakuan yang melukai rasa keadilan dan kemanusiaan.
Sebanyak 300 ton balok timah yang tersimpan di gudang PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di kawasan industri Jalan Laksamana Malahayati, Ketapang, Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, dilaporkan hilang secara misterius dan diduga diangkut paksa oleh pihak tak dikenal,
Penahanan lima warga Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, kembali memantik kegelisahan publik.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirim 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah terdampak bencana terberat di Sumatera. Para praja akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara pada 3 Januari 2026. Pengiriman para praja IPDN tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan pemerintahan desa yang terdampak bencana.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
