Jakarta, 5 Oktober 2025 – Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada Polri atas keberhasilan mengelola Sentra […]
Publik bertanya-tanya: bagaimana mungkin Pemerintah Kabupaten Sinjai di bawah kepemimpinan Bupati Hj. Ratnawati Arif begitu sigap, peduli, dan penuh empati ketika seorang bayi malang ditemukan warga di Dusun Bole, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah.
Gelombang kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Sinjai kian membesar. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sinjai, Jumat (12/09/2025), warga dari berbagai kecamatan menilai kepemimpinan Muh. Ridho, Kepala ULP PLN Sinjai, telah gagal memberikan pelayanan listrik yang layak.
Kepastian hukum atas tanah bukan sekadar dokumen administratif, tetapi perwujudan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bumi dan tanah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Bara perlawanan rakyat Sulawesi Utara kian menyala. Para pegiat Anti Mafia Tanah yang mendapat kuasa dari ahli waris tanah, Sonny Nelson Woba, menyatakan siap melakukan aksi ekstrem dengan menduduki dan menutup Bandar Udara Sam Ratulangi Manado serta Gedung Keuangan Negara Kota Manado.
Proyek yang dikerjakan PT Wisana Matra Karya (WMK) bersama CV Kasih Karunia (KK) ini tidak kunjung selesai, namun sudah meninggalkan jejak kerusakan serius pada ekosistem mangrove dan terumbu karang di pesisir Pantai Malalayang, Kota Manado.
Kenaikan PBB terbantahkan dokumen resmi, rakyat tercekik pajak, pejabat justru asyik menumpuk anggaran perjalanan dinas.
Puluhan anak sekolah dasar di Kelurahan Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tertahan di balik pagar besi Asrama Brimob yang digembok.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pangkalpinang Fauzi Trisana saat di konfirmasi isu korupsi Dana Hibah diduga adanya penyimpangan dan Mark Up terhadap Dana Hibah dikucurkan oleh Pemerintah Pangkalpinang kepada KONI,
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menuai sorotan.
Polemik internal Partai NasDem kembali mencuat usai Fraksi NasDem di DPR RI menunjuk Rusdi Masse (RMS) menggantikan Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Keputusan ini dinilai sebagai langkah berisiko tinggi yang mempertaruhkan kredibilitas partai di mata publik.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
