Rumah Makan Radjapenyetmasfais yang berlokasi di Jalan Pettarani, Kota Makassar, menjadi sorotan publik. Tempat usaha kuliner tersebut diduga merugikan konsumen melalui praktik pembayaran ganda (double payment) yang disertai pelayanan arogan, bahkan mengarah pada gaya premanisme.
Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp10,4 miliar di Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, yang seharusnya menjadi solusi krisis air bersih, justru berubah menjadi skandal kualitas konstruksi yang mencederai kepercayaan publik.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Pegunungan menegaskan komitmen menjaga persatuan, merawat harmoni, dan memperkuat kolaborasi lintas elemen pemuda pada momentum Perayaan Natal 25 Desember 2025.
Negara kembali menunjukkan ketegasannya dalam menertibkan penguasaan kawasan hutan sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara. Rabu, 24 September 2025, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, dilaksanakan Penyerahan Tahap V hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Polemik dugaan kekurangan besi dan pengecoran tanpa lantai kerja pada pembangunan irigasi di Balakia kian menguat.
Proyek pembangunan jaringan irigasi di Balakia, Kabupaten Sinjai, kembali menuai sorotan. Sejumlah temuan di lapangan mengindikasikan ketidaksesuaian antara gambar perencanaan dan pelaksanaan fisik, khususnya pada pekerjaan struktur beton saluran irigasi.
“Tangkap dan adili kontraktor nakal!” menggema dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Sinjai. Teriakan itu mencerminkan kemarahan publik atas hak pekerja dan penyedia material yang terabaikan dalam proyek-proyek bernilai miliaran rupiah, dari tahun anggaran lama hingga terbaru.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Pekalongan menggelar Dialog Sintren (Sinergi Interaktif TRENcana) sebagai forum refleksi akhir tahun untuk membedah berbagai persoalan strategis di Kabupaten Pekalongan, mulai dari tata kelola desa, lemahnya pengawasan, hingga maraknya bangunan gedung di kawasan sempadan sungai.
Reformasi kepolisian tidak diukur dari banyaknya regulasi, melainkan dari keberanian menerapkan etika secara konsisten, terutama dalam kebijakan mutasi dan promosi jabatan. Di sinilah persoalan di Polres Sumedang layak dicermati secara jernih.
Aktivitas penambangan ilegal di kawasan pesisir Bangka kembali dilaporkan beroperasi, meski sebelumnya telah dilakukan patroli dan pemasangan spanduk peringatan oleh Satpolairud Polres Bangka.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
