Dexa Net menggelar aksi sosial berbagi nasi bungkus gratis untuk warga Bojong sebagai wujud rasa syukur dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan penuh kehangatan ini diharapkan menjadi agenda rutin bulanan dalam mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar.
Kepala Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti melakukan korupsi dana desa tahun 2020–2021. Hakim juga menjatuhkan denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp350 juta. Kasus ini menjadi peringatan serius atas pengawasan penggunaan dana desa di seluruh Indonesia.
Kebijakan SKB Lima Menteri tentang Koperasi Merah Putih disorot tajam. Ketua APDESI Sinjai, Andi Azis Soi, menilai desa hanya jadi kurir proyek yang dikendalikan pusat. Analisis hukum menyorot potensi pelanggaran asas otonomi dan monopoli korporasi di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Amanat Presiden Prabowo tentang kemandirian desa terancam dibajak birokrasi dan BUMN.
Warga Padang Pobbo, Barru, Sulsel, menyurati Presiden Prabowo Subianto menuntut penutupan tambang ilegal yang merusak lingkungan. Mereka menegaskan telah menjalankan amanat Presiden soal penegakan hukum dan keadilan lingkungan, kini menunggu tindakan nyata aparat dan Presiden.
Gereja Katolik Hati Yesus yang Mahakudus Katedral Makassar resmi diberkati oleh Nuncio Apostolik Vatikan, menandai tonggak baru Gereja Katolik di Indonesia Timur — simbol kasih, pengampunan, dan pembaruan iman bagi umat di Sulawesi dan sekitarnya.
Proyek gapura senilai Rp109 juta di Kelurahan Kepatihan, Wiradesa, Pekalongan, disorot warga karena mutu buruk dan besi berkarat sebelum diserahterimakan. Publik pertanyakan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah.
Ketua APDESI Sinjai, Andi Azis Soi, kritik SKB Lima Menteri soal Koperasi Merah Putih karena dinilai terlalu sentralistik dan rawan penyimpangan. “Desa seperti kurir saja, anggaran rawan digelembungkan, kepala desa lagi bulan-bulanan,” ujarnya.
SKB lima menteri soal percepatan Koperasi Merah Putih menuai kritik karena dinilai terlalu sentralistik. Kepala desa di Sulsel menyindir, “Desa seperti kurir saja, semua diatur pusat.”
Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman menyerukan semangat Sumpah Pemuda 2025 agar generasi muda bergerak membangun bangsa. Namun publik menilai DPRD Sinjai perlu lebih dulu berbenah dari dalam, usai disorot isu moral dan lemahnya fungsi pengawasan. SalamWaras mengingatkan: Berpikir Sehat, Bicara Waras — No Viral, No Justice.
Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman, menuai sorotan setelah lebih fokus di arena olahraga ketimbang fungsi parlemen, sementara anggotanya dari PAN terseret kasus dugaan perselingkuhan. Polres Sinjai nyatakan bukti belum cukup sesuai Pasal 184 KUHAP, namun warga mendesak penegakan Pasal 220 dan 378 KUHP atas laporan palsu. Krisis moral, siri’, dan adab kini menguji wibawa Butta Panrita Kitta.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
