Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) resmi menyerahkan tanggung jawab delapan tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (5/11).
Sinergi Kejaksaan dan Pemerintah Daerah Jawa Barat memperkuat penerapan KUHP 2023 melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pidana kerja sosial. Langkah ini menandai kesiapan Jawa Barat menjadi pioner penerapan pidana humanis dan berkeadilan menjelang berlakunya KUHP 2026.
Seorang ibu rumah tangga di Pekalongan, Wiwik Purwati (40), mengalami nasib malang. Saat ia sedang tidak di rumah, sekelompok orang diduga suruhan rentenir membongkar atap rumahnya. Ironisnya, orang tuanya yang sedang sakit berada di dalam rumah. Laporan ke polisi belum berbuah tindakan tegas.
Sinjai dihadapkan bukan hanya bencana alam, tapi juga krisis moral dan sosial. Aktivis Dzoel SB serukan kesadaran adat, agama, dan kepemimpinan di Butta Panrita Kitta
Liputan investigatif: publik menantang ketegasan Presiden Prabowo terkait dugaan tambang ilegal PT Position di Halmahera Timur. Aktivis dan mahasiswa menegaskan amanat Presiden sudah dijalankan, kini saatnya tindakan tegas negara.
Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan pentingnya integritas, pelayanan publik tanpa pungli, dan penegakan hukum berkeadilan dalam kegiatan Commander Wish di Makassar.
Ketua PJI Sulsel Akbar Polo menilai gugatan Mentan Andi Amran Sulaiman terhadap Tempo senilai Rp200 miliar sebagai ancaman terhadap kebebasan pers dan sikap antikritik pejabat publik.
Proyek Kampung Nelayan Merah Putih di Bone dan Bulukumba disorot PJI Sulsel karena tak mencantumkan nilai anggaran. PJI desak transparansi sesuai UU KIP, didukung pesan tegas Presiden Prabowo agar tak ada aparat yang melindungi penyimpangan.
Legislator PAN Sinjai, Kamriato, ditangkap atas dugaan pembakaran mobil. Dzoel SB desak BK DPRD dan DPW PAN Sulsel bersikap tegas; BK DPRD pastikan tindaklanjut sesuai mekanisme.
Presiden Prabowo beri peringatan keras kepada jenderal aktif, purnawirawan, dan pejabat agar tidak melindungi tambang ilegal. Kasus CV. TMR dan PT Timah Tbk diduga berkaitan dengan pelanggaran izin kemitraan tambang.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
