SalamWaras, Bangka - Tragedi memilukan di Tambang Batu Primer DU 1517, eks TB 1.42 Pemali, Kabupaten Bangka, yang […]
Polemik internal Partai NasDem kembali mencuat usai Fraksi NasDem di DPR RI menunjuk Rusdi Masse (RMS) menggantikan Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Keputusan ini dinilai sebagai langkah berisiko tinggi yang mempertaruhkan kredibilitas partai di mata publik.
Warga Kubu Raya mendesak Pertamina dan aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas. Mereka menilai praktik semacam ini merugikan rakyat kecil dan melukai komitmen pemerintah yang berulang kali menegaskan subsidi BBM harus tepat sasaran
aktivitas ilegal timah menyebabkan kebocoran negara, sejak awal 2025 penertiban dan pengamanan objek Timah dalam WIUPnya,mengharuskan PT.Timah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemilik IUP terbesar di Bangka Belitung hadir sebagai representasi negara.
Polemik pajak kembali mencuat di Kabupaten Sinjai. Warga mengeluhkan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak tajam, meski Bupati bersikeras menyebut tidak ada kenaikan pajak.
Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Sipayo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kian tak terkendali. Fenomena ini dibenarkan oleh Azwar Anas, salah satu aktivis pergerakan yang belakangan gencar menyoroti maraknya praktik ilegal tersebut di “Negeri Seribu Megalit.”
Sebuah video berdurasi kurang dari satu menit yang beredar luas di media sosial sontak memantik amarah publik. Rekaman tersebut menampilkan Kapolres Sinjai, AKBP Harry Azhar, diduga melayangkan “tongkat kasih sayang” kepada peserta aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kabupaten Sinjai,
Jalan Dukuh Grugak, Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, bagaikan cermin ketidakpedulian pemerintah. Bertahun-tahun berlubang dan tergenang air, jalan vital ini menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar negara membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan rakyat kontras dengan realitas getir di Sinjai.
Jalan Dukuh Grugak yang rusak parah bukan hanya masalah infrastruktur, tapi juga cerminan ketidakadilan pembangunan yang dirasakan warga Kalipancur.
Kekecewaan masyarakat Sinjai terhadap kinerja DPRD makin menguat. Ketua Yayasan Peduli Bangsa, Awaluddin Adil, menegaskan bahwa sikap Ketua DPRD Sinjai, Dinda, yang tidak menindaklanjuti aspirasi publik merupakan bentuk nyata pelecehan terhadap suara rakyat.
