PEKALONGAN — Salam Waras | 17 Oktober 2025Setelah ramai disorot warga dan Ormas Cakra Probojoyo terkait dugaan proyek […]
Kejagung RI resmi menetapkan Tetian Wahyudi, Direktur Utama CV Salsabila Utama, sebagai DPO kasus korupsi PT Timah senilai hampir Rp 1 triliun.
Di balik pelariannya, tersimpan kisah manipulasi opini publik melalui media, jaringan tambang ilegal, dan dugaan keterlibatan oknum internal PT Timah.
Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Rusdi Hartono memimpin Gelar Operasional Triwulan III Tahun 2025 di Mapolda Sulsel. Kegiatan ini menegaskan komitmen Polda Sulsel dalam memperkuat sinergitas, analisis data, dan keteladanan pimpinan untuk mewujudkan Polri Presisi serta menjaga keamanan dan kedamaian di Sulawesi Selatan.
Dalam Islam, pernikahan dijalani karena Allah dan perceraian diputuskan oleh palu hakim. Namun, ketika keadilan di ruang pengadilan agama mulai pudar, masyarakat patut bertanya: di mana nurani hukum yang sesungguhnya?
Kasus sengketa properti di Berau, Kalimantan Timur, mencuat setelah Eka menuding mantan istrinya menjual rumah tanpa izin. Dugaan keterlibatan notaris FHM dalam akta balik nama kini disorot publik dan pengamat hukum.
Empat abad silam, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) menjadi simbol keserakahan penjajah yang mengeruk kekayaan Nusantara. Kini wajah itu muncul kembali, bukan dengan kapal dagang, melainkan lewat korporasi dan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Konflik agraria di Teluk Bayur, Ketapang, Kalbar, mengguncang nurani bangsa. Delapan puluh tahun merdeka, warga yang hidup turun-temurun justru terusir dari tanah leluhur. Presiden Prabowo menegaskan: hukum harus jadi perisai rakyat, bukan pedang yang melukai mereka.
Sejumlah kepala sekolah di Rokan Hilir, Riau, mengeluhkan biaya pendaftaran Olimpiade Catur O2SD yang mencapai Rp3,9 juta per sekolah. Total dana Rp1,5 miliar dipertanyakan. Publik mendesak Kejati Riau dan Kejari Rohil segera memeriksa panitia Percasi.
Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Bangka menegaskan kembali sikapnya terhadap persoalan pertambangan yang kian memanas di wilayah perkebunan PT. Gunung Maras Lestari (GML) yang tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Timah Tbk. Minggu (12/10/2025)
Polres Ketapang memanggil dua warga terkait dugaan penguasaan lahan ilegal di area perkebunan PT Prakarsa Tani Sejati (PTS) di Desa Teluk Bayur, Ketapang. Kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan pelanggaran UU Perkebunan dan janji hibah tanah kas desa yang mangkrak sejak 1991. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen negara dalam menegakkan keadilan agraria dan hukum tanpa pandang bulu.
Jaksa Agung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PB Perbakin, PERSAJA, dan panitia penyelenggara Adhyaksa Shooting Club atas kerja keras serta dedikasi dalam menyukseskan kegiatan ini di tengah kesibukan tugas masing-masing.
