Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, membantah keras tudingan Batara Harahap yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik aksi demonstrasi di Kantor PT Timah pada 6 Oktober 2025. Tudingan itu sebelumnya disampaikan Batara melalui akun TikTok @bataraharahapp.
Warga Sinjai menolak pembukaan tambang emas yang mengancam makam leluhur, tanah waris, dan identitas budaya Butta Panrita Kitta. Mereka menuntut kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan generasi masa depan.
Bangka Tengah – Kasus tambang timah ilegal yang marak di Bangka Belitung semakin menguak jaringan […]
Jaksa Agung Burhanuddin tegaskan larangan aparat bermain proyek. PJI Sulsel tagih transparansi proyek Kampung Nelayan Merah Putih. Presiden Prabowo beri peringatan keras: laporkan, siarkan, jangan diam!
Liputan investigatif: publik menantang ketegasan Presiden Prabowo terkait dugaan tambang ilegal PT Position di Halmahera Timur. Aktivis dan mahasiswa menegaskan amanat Presiden sudah dijalankan, kini saatnya tindakan tegas negara.
Proyek irigasi di Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan, menuai sorotan publik. Pekerjaan terlihat semrawut, sumber dana tidak jelas, dan pelaksana misterius menimbulkan pertanyaan soal kualitas dan transparansi.
Rakyat Kabupaten Sinjai menuntut Komisi Informasi Sulawesi Selatan bertindak atas pengabaian Bupati dan Ketua DPRD Sinjai terkait permohonan informasi publik mengenai rencana eksploitasi emas PT Trinusa Resources di Butta Panrita Kitta. MUI, aktivis lingkungan, dan tokoh pemuda menolak keras tambang tersebut karena berpotensi merusak lingkungan dan memicu konflik sosial.
Seorang warga berinisial RT menyampaikan rasa kecewanya. Menurutnya, kepala desa telah menandatangani surat perjanjian jual beli tanpa melibatkan masyarakat sekitar dan tanpa pengukuran tanah yang akurat. Tindakan tersebut dinilai berpotensi memicu konflik dan merugikan masyarakat.
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta
Kenaikan PBB terbantahkan dokumen resmi, rakyat tercekik pajak, pejabat justru asyik menumpuk anggaran perjalanan dinas.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
