Babak baru penegakan hukum berkeadilan di Kepulauan Riau resmi dimulai. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepri menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Presiden Jokowi menerima Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu […]
Berita Terkait
Headlines
Kategori: Politik
Satu Suara yang Mengubah Nasib RT 005?, Di Baliknya Dugaan Amplop & Tekanan Pemilih?
Pemilihan Ketua RT 005 RW 05 Kelurahan Pa’baeng-baeng yang digelar pada 3 Desember 2025 mencoreng nilai demokrasi di tingkat lingkungan.
PETI di Sekadau Kembali Marak, Dugaan Setoran Pengamanan Mencuat: Yang Setor Dibina, yang Tidak Setor Ditangkap?
Sekadau, Kalbar – Entah strategi apa yang diterapkan kepolisian, resor Sekadau, sehingga sangat diduga, yang […]
Bongkar Isu Panas BUMDes, OTT, dan Karangan Bunga, Camat Wonokerto: Transparansi Harus Dijaga!
Forum klarifikasi di Kecamatan Wonokerto memanas ketika Camat Abdul Qoyum membongkar status BUMDes, menegur pendamping desa, hingga menanggapi isu OTT wartawan dan viralnya karangan bunga. Pemerintah kecamatan tegaskan komitmen transparansi dan ajak media perkuat pengawasan publik.
Fadia Arafiq Kembali Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Golkar Kabupaten Pekalongan untuk Periode Ketiga
Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Pekalongan kembali menetapkan Fadia Arafiq sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan periode ketiga.
Pemukulan Tambang Kepala Burung Damai, Komandan TNI Ambil Tanggung Jawab Penuh, Pihak Perusahaan Tidak Hadir
Proses mediasi terkait insiden pemukulan terhadap pelimbang timah, Rohit alias Jodi (20), di area tambang pasir timah “Kepala Burung” pada Jumat (28/11/2025) akhirnya dinyatakan selesai secara damai.
Agat, ke Mana Rimbamu? Satgas Halilintar Apa Kabar, Publik Menunggu Jawaban!
Kejagung dan Satgas Halilintar terus menyasar aset kolektor besar timah di Bangka Belitung.
Kandang Dipindah, Kambing Raib, BUMDes Diduga Ilegal Masih Nyusu Dana Desa
Warga Wonokerto Wetan lagi-lagi dipertontonkan drama pengelolaan desa yang semakin lama semakin sulit dipahami logikanya.
Kedewasaan Berpolitik Sampai ke Tingkat RT di Kota Makassar, Demokrasi Digital Hadir di Lorong-Lorong Warga
Transformasi demokrasi lokal: ruang digital, partisipasi publik, dan fondasi hukum kuat menguatkan budaya politik baru di Makassar.
Ironi Wonokerto Wetan: Dugaan Korupsi Ratusan Juta, Kambing Raib, Kandang Mangkrak — Tiga Wartawan Justru Diduga Jadi Korban Tekanan Terstruktur
Kasus dugaan penyimpangan Dana Ketahanan Pangan Desa Wonokerto Wetan terus bergulir dan memantik kegelisahan publik. Dana sebesar Rp 180.259.300 yang dialokasikan pada tahun 2022–2023 untuk pengadaan kambing, pembangunan kandang serta sarana pendukung peternakan, kini tak menunjukkan hasil. Kambing raib, kandang mangkrak, dan laporan penggunaan anggaran dipertanyakan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.










