Jakarta - Hari yang sama 14 tahun lalu, Munir Said Thalib meninggal di dalam pesawat yang mengantarnya ke Amsterdam, […]
Tim investigasi gabungan Mata Lang Lembaga LIDIK KRIMSUS RI (LKRI) Kalimantan Barat mengungkap dugaan praktik penyimpangan pajak dan penyelundupan limbah minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di wilayah Pontianak.
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) sebagai landasan hukum untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik dari kalangan pengamat kebijakan publik.
Kasus hukum yang menjerat sejumlah buruh perakit kayu PT Boma di Ketapang menuai kecaman dari berbagai pihak. Tokoh adat Panglima Bunga Lawai (Datok Lawai) dan pengamat hukum kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai penetapan buruh sebagai tersangka adalah langkah keliru yang justru menyesatkan arah penegakan hukum.
Tahun 2012 menjadi awal kisah panjang tambang emas di Kabupaten Sinjai. Pada 17 Oktober 2012, Bupati Sinjai meneken SK Nomor 575 Tahun 2012 yang mengubah status izin PT Trinusa Resources dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.
Kasus pengrusakan lahan sawit milik Toni alias Lie Cin Fa di Kabupaten Bengkayang kembali bergulir ke tahap olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk kedua kalinya oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar,
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menggelar Rapat Pembahasan Peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 sekaligus koordinasi pengawalan Program Prioritas Presiden di Provinsi Sumatera Barat.
Tangis petani keramba ikan di sepanjang Sungai Sekadau pecah. Ratusan ekor ikan mati setiap hari, terapung di keramba-keramba warga Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir. Penyebabnya diduga kuat berasal dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang massif berlangsung di hulu Sungai Sekadau.
Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menyatakan sikap keras terkait maraknya peredaran oli palsu di wilayah Kalbar. Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Edy, menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan seluruh jaringan pelaku diproses hukum tanpa pandang bulu.
Pengurus Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PW GNPK RI) Kalimantan Barat mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menindak tegas dugaan perdagangan minyak sawit mentah (CPO) ilegal yang terungkap di Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
