Jakarta - Hari yang sama 14 tahun lalu, Munir Said Thalib meninggal di dalam pesawat yang mengantarnya ke Amsterdam, […]
Keberadaan aktivitas tambang biji timah di dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit PT Gunung Maras Lestari (GML) seluas lebih dari 400 hektar di Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu 20 Desember 2025
Polemik antara Kepala Desa Bua, Andi Azis Soi (Andi Asis), dan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sinjai kini memasuki fase yang semakin terbuka
Warga Lhokseumawe dan wilayah sekitarnya kembali menyalurkan keluhan keras terkait kerusakan lingkungan yang mereka sebut sebagai “warisan panjang kebijakan masa lalu.” Mereka menyoroti dampak ekologis yang dirasakan hingga kini, termasuk banjir yang kerap melanda Aceh Utara, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Timur.
Setelah Kepala Desa Bua Andi Azis Soi secara resmi melaporkan dugaan tindakan tidak profesional oknum Kanit PPA Polres Sinjai ke Propam Polda Sulsel, kini pihak kepolisian memberikan klarifikasi resmi atas kejadian tersebut.
Dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) di Distrik Yiluk, Kabupaten Lanny Jaya, memantik kekecewaan mendalam warga. Bantuan yang semestinya menjadi penopang hidup masyarakat kecil justru tak kunjung diterima. Peristiwa ini mencuat pada Selasa, 16 Desember 2025.
Harapan warga nelayan Muara Nelayan 2 kembali runtuh. Aktivitas Tambang Inkonvensional (TI) Menara Rajuk di kawasan Gusung-Gusung Tengkorak, Sungailiat, Kabupaten Bangka, kembali beroperasi meski sebelumnya telah mendapat himbauan penghentian dari Polairud.
Dugaan praktik upeti yang melibatkan oknum mengaku sebagai wartawan di balik aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) bukan sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan juga kejahatan moral yang mencederai nilai keadilan, etika pers, serta integritas aparatur negara.
Dugaan operasi Ponton Isap Produksi (PIP) PT Timah di perairan Sampur–Pasir Padi disorot. Diduga tanpa SILO, melanggar SOP, regulasi ESDM, UU Minerba, hingga UU Pelayaran. Keselamatan pekerja dipertaruhkan demi target produksi.
Harapan publik agar penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 segera rampung kembali tertahan. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang sebelumnya gagal digelar karena tidak kuorum, kembali memantik tanda tanya setelah jadwal penundaan yang telah ditetapkan justru terlewat tanpa kepastian pelaksanaan.
SalamWaras, Pangkalpinang —Di negeri yang katanya menjunjung “kaidah pertambangan yang baik”, publik kembali dipertontonkan drama […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
