Proyek ini diduga melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait AMDAL yang tidak transparan dan potensi pencemaran limbah. Dugaan pelanggaran juga meliputi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat kerusakan infrastruktur jalan, serta UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena kurangnya transparansi perekrutan tenaga kerja. Selain itu, pembangunan pabrik dinilai tidak selaras dengan RTRW Kabupaten Sinjai dan diduga melanggar Perda terkait perizinan.
